Dedi Mulyadi nampaknya serius memberikan pembinaan kepada anak-anak nakal untuk dimasukan ke barak militer. Keputusan ini diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat itu saat HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya pada Jumat, 25 April 2025.

"Saya mau buat program, anak-anak yang nakal di rumahnya nggak mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan, diserahkan ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di komplek militer dan komplek polisi. Setuju enggak?" kata Dedi Mulyadi, kala itu.

Terkait keputusan Dedi Mulyadi tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku memberikan dukungan. Menurutnya program pendidikan anak ke barak sesuai dengan asa cita Presiden Prabowo Subianto dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. 

"Oleh karena itulah beberapa kebijakan presiden, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kompetensi skill dan sumber daya manusia dan membumikan kebijakan populis dari Sabang sampai Merauke secara masif itu adalah menyiapkan SDM yang unggul dalam masa yang akan datang," ujar Natalius Pigai.

Lebih lanjut, Natalius Pigai memastikan bahwa program Dedi Mulyadi ini tidak melakukan pelanggaran HAM kepada anak-anak tersebut.

"Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini orientasinya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan mental. Produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalo variable ini seirama dengan hak asasi manusia. Berarti gak ada dong yang bertentangan dengan hak asasi manusia," jelas Natalius.

Walau begitu, Natalius memahami kekhawatiran masyarakat apabila anak yang dimasukin ke pendidikan di barak ini mendapat corporal punishment atau dihukum seperti dijewer atau dipukul seperti layaknya orang tua ke anak.

"Setelah kami cek, tidak ada corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun," ucapnya. (ND)